Penguatan Industri Pertahanan Nasional
Penguatan industri pertahanan nasional Indonesia merupakan suatu langkah yang sangat penting, tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan finansial yang berkelanjutan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Amelia Anggraeni, anggota Komisi I DPR RI, dalam sebuah keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara kini diwajibkan untuk memberikan prioritas pada penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema “offset” dalam setiap pengadaan luar negeri.
Pentingnya Kebijakan dan Dukungan Pemerintah
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menciptakan “captive market” melalui belanja TNI, yang memberikan kepastian permintaan bagi industri nasional. Dukungan ini sangat penting karena pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan juga pembeli utama produk pertahanan dalam negeri. Amelia menegaskan bahwa peran ini sangat krusial untuk memastikan kesinambungan produksi industri dalam negeri.
Program modernisasi kekuatan dengan skema “Minimum Essential Forces” (MEF) yang kini bertransisi menuju “Optimum Essential Forces” (OEF) juga harus dijadikan instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik. Namun, industri pertahanan nasional tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek pembiayaan.
Tantangan dalam Pembiayaan
Industri pertahanan seringkali dianggap berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang padat modal, dengan siklus produksi dan pembayaran yang panjang serta ketergantungan pada alokasi APBN. Selain itu, karakteristik aset yang sangat spesifik membuat industri ini tidak selalu memenuhi kriteria “bankable” untuk agunan kredit, yang berdampak pada keterbatasan dukungan dari bank-bank BUMN.
Meskipun beberapa bank negara telah mulai berpartisipasi dalam skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah dan pembiayaan proyek tertentu, seperti galangan kapal, skala dukungan yang ada saat ini masih dianggap kurang signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara menyeluruh.
Peran TNI dalam Membangun Keberlanjutan
Belanja pertahanan TNI menciptakan “captive market” yang memberikan kepastian permintaan diperlukan untuk membangun investasi jangka panjang. Amelia menegaskan bahwa tantangan utama industri pertahanan nasional saat ini bukan hanya terletak pada kapasitas produksi, melainkan juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian untuk melakukan investasi teknologi, dan integrasi antara BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok yang solid.
Dengan menjaga konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri, kemandirian industri pertahanan bukan hanya menjadi realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan.
Meningkatkan Kapasitas Produksi
Beberapa BUMN strategis, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia, telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi. Mereka tidak hanya memproduksi kendaraan taktis, kapal perang, tetapi juga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.
Di sisi lain, peran industri pertahanan swasta juga semakin menonjol. Beberapa perusahaan kini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok komponen, tetapi juga sudah terlibat dalam tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem. Contohnya, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berlokasi di Bandung, merupakan entitas swasta yang telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu.
Inovasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan
NKRI memproduksi berbagai komponen penting, seperti selongsong peluru dan proyektil, serta memiliki kemampuan machining presisi yang memenuhi standar industri pertahanan. Perusahaan ini juga telah memperoleh rekomendasi untuk mengembangkan kapasitas produksi sistem senjata utuh, yang tentunya akan mendukung strategi substitusi impor dan peningkatan kandungan lokal.
Selain itu, PT Republik Defensindo juga menunjukkan ekspansi kapasitas dengan memproduksi kendaraan militer khusus, termasuk kendaraan taktis dan truk angkut personel. Kolaborasi antara BUMN sebagai “prime contractor” dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem akan membentuk ekosistem industri pertahanan nasional yang lebih terintegrasi.
Kesimpulan
Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, konsistensi kebijakan pemerintah dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat untuk melakukan transformasi industri pertahanan nasional. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain regional yang kompetitif. Dengan kerjasama yang solid antara sektor publik dan swasta, kita dapat berharap industri pertahanan Indonesia akan semakin kuat dan mandiri di masa depan.
➡️ Baca Juga: UNRWA Terhambat, Israel Lanjutkan Penindasan Terhadap Warga Palestina
➡️ Baca Juga: Beckham Putra Siap Perkuat Persib Hadapi Ratchaburi di Leg Kedua AFC Champions League II
Rekomendasi Situs ➡️ Togel Online
